DPMPPT KAB. SLEMAN

Dispensasi IMB

Dispensasi Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan

Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan teknis yang berlaku. Dispensasi Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disebut Dispensasi IMB adalah pemberian kemudahan dalam pemberian IMB.

 

Dasar Hukum

  1. Peraturan Bupati Sleman  Nomor 14.2 Tahun 2018 Tentang Dispensasi Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan
  2. Peraturan Bupati Sleman  Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Dispensasi Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan

 

Ketentuan bangunan rumah tinggal dengan terdiri dari:

  1. Bangunan rumah tinggal 1 lantai dan 2 lantai;
  2. Bangunan hunian dan mempunyai fungsi ikutan lainya untuk usaha dan jasa dengan keluasan tidak lebih dari 50 m2, yaitu:
      a) pemondokan dengan jumlah kamar kurang dari atau sama dengan 5 (lima) kamar;   
      b) rumah toko tunggal;
      c) rumah kantor tunggal;
  3. Luas bangunan maksimal 300m2 (tiga ratus meter persegi) dengan ketinggian bangunan maksimal 2 (dua) lantai;
  4. Nilai bangunan berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan dibawah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per meter persegi;
  5. Lokasi bangunan sesuai tata ruang;
  6. Status tanah pekarangan;
  7. Bukti kepemilikan tanah;
  8. Bangunan yang berdiri pada lahan yang berbatasan dengan saluran irigasi, drainase, atau ingang tidak memerlukan izin atau rekomendasi dari instansi yang berwenang;
  9. Bangunan yang telah berdiri tidak memerlukan penelitian kelayakan bangunan gedung dari instansi yang berwenang.

 

Dispensasi IMB tidak diberikan apabila:

  1. Keluarga miskin dan rentan miskin dibebaskan dari retribusi dan denda dalam penerbitan IMB;
  2. Selain keluarga miskin dan rentan miskin, dikenakan retribusi:
      a) 25% dari total retribusi dan dibebaskan dari denda untuk bangunan yang berdiri sampai dengan tahun 2000;   
      b) 50% dari total retribusi dan dibebaskan dari denda untuk bangunan yang berdiri dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2011;
  3. Pembebasan dan pengurangan retribusi dan denda dilakukan tanpa permohonan.

 

Prosedur Dispensasi IMB:

  1. Permohonan dispensasi pelayanan pemberian IMB disampaikan secara tertulis dengan mengisi formulir kepada Bupati melalui Kepala DPMPPT dengan disertai persyaratan administrasi dan persyaratan teknis;
  2. Permohonan dispensasi pelayanan pemberian IMB dilaksanakan bersama dengan permohonan Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah Non Usaha;
  3. Permohonan dispensasi pelayanan pemberian IMB untuk fungsi hunian yang memiliki fungsi ikutan yang sudah berdiri, permohonan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup dilakukan bersamaan dengan permohonan Izin Usaha.
  4. Bentuk dan isi formulir permohonan dispensasi pelayanan pemberian IMB diatur oleh Kepala DPMPPT.

 

Persyaratan pengajuan permohonan IMB sebagai berikut:

    1. Persyaratan Administrasi
      1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
      2. Surat kuasa dan fotokopi KTP penerima kuasa apabila dikuasakan;
      3. Fotokopi bukti kepemilikan tanah dengan status pekarangan, berupa sertipikat, surat kekancingan, letter C disertai gambar situasi tanah yang diakui oleh desa, atau Model D/E Desa disertai surat keterangan tanah dari Kepala Desa dan diketahui Camat;
      4. Fotokopi SPT Pajak Bumi dan Bangunan;
      5. Fotokopi kartu keluarga miskin dan bukti keluarga rentan miskin bagi Keluarga Miskin dan Keluarga Rentan Miskin pada tahun berkenaan;
      6. Apabila tanah dan bangunan berbatasan dengan sungai maka harus memilikirekomendasi dari BBWSSA;
      7. Apabila tanah dan bangunan dalam kawasan cagar budaya harus memiliki rekomendasi dari Balai Peninggalan Cagar Budaya;
      8. Bangunan yang berdiri di bawah Saluran Udara Tegangan Tinggi harus mendapat rekomendasi dari instansi terkait;
      9. Surat perjanjian sewa atau pernyataan tidak keberatan dari pemilik tanah apabila tanah tersebut bukan hak milik pemohon, dilengkapi Kartu Tanda Penduduk pemilik tanah;
      10. Surat pernyataan pendirian bangunan gedung diketahui Ketua RT,RW/Dukuh;
      11. Surat pernyataan kelayakan bangunan, surat kesediaan membongkar bangunan yang melanggar sempadan, dan surat pernyataan kebenaran dokumen, dan tanah dan bangunan tidak dalam sengketa bermaterai cukup.
    2. Persyaratan Teknis :
      1. Gambar denah bangunan;
      2. Gambar lokasi bangunan;
      3. Foto bangunan tampak depan ukuran 3R masing-masing 1 (satu) lembar.
      4. Perhitungan struktur, untuk bangunan gedung yang mempunyai ketinggian bangunan 2 (dua) lantai, dengan bentang struktur antar kolom lebih dari 3 (tiga) meter, dengan luas total lantai bangunan maksimal 300 m2 (tiga ratus meter persegi).

 

 Sebelum mengisi Unduh dulu Form Pendaftaran dan Surat Pernyataan di Bawah ini           

Comments are closed.