DPMPPT KAB. SLEMAN

SLEMAN AKAN MEMBERIKAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI BAGI INVESTOR

Agustus 13, 2019

Sleman–DPMPPT Kabupaten Sleman kembali mengelar FDG Penyusunan Draft naskah Akademis Rancangan Perda Insentif dan/atau Kemudahan Investasi di Loh Jinawi Resto Panggungsari, Ngaglik, Selasa, 13 Agustus 2019. FGD kali ini dibuka oleh Ir. Arip Pramana, MT selaku Plt Kepala DPMPPT serta mengundang instansi teknis terkait dan beberapa pelaku usaha dengan narasuber dari Fakultas Hukum UAJY.

Seperti diketahui bahwa investasi mempunyai peranan sangat strategis bagi upaya peningkatan perekonomian daerah.  Melalui kegiatan investasi akan dihasilkan produk barang dan jasa, tersedianya lapangan kerja, alih teknolosi dan ketrampilan manajemen dan nilai tambah ekonomis bagi daerah sekaligus meningkatkan income percapita masyarakat.

Aktivitas investasi di Kabupaten Sleman dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir selalu mengalami peningkatan baik nilai investasi, jumlah proyek dan penyerapan tenaga kerja. Realisasi investasi PMA/PMDN sampai dengan Triwulan II Tahun 2019 mencapai lebih dari 8 trilyun dari 193 proyek investasi dan menyerap tenaga kerja lebih dari 26 ribu.

Seiring dengan upaya pemerintah dalam rangka percepatan peningkatan penanaman modal dan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta mendorong peran serta masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah perlu pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.  Selain itu, pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi juga menjadi salah satu indikator dalam peningkatan daya saing daerah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Dearah bahwa pemberian insentif merupakan dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan atau investor untuk meningkatkan investasi di daerah, sebenarnya insentif ini telah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman, seperti yang tertuang dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, Pembebasan Pajak Daerah, dan Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi, Peraturan Bupati Sleman Nomor Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah  dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 54 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan. Keringanan, Pembebasan Retribusi Daerah, dan Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administrasi dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 25 tahun 2015 dan terakhir diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 13 Tahun 2017 tentang tentang Pengelolaan Dana Penguatan Modal.

Sedangkan, pemberian kemudahan merupakan penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di daerah, hal ini juga telah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Sleman berupa penyediaan data dan informasi peluang penanaman modal, pembentukan MPP, advice planning, bantuan sarana dan prasarana serta pendampingan perizinan berusaha melalui OSS dan lainnya

Namun agar pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi lebih memberikan kepastian hukum, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas dan efektif dan efisien maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah, kami berharap semoga dalam FDG ini dapat dirumuskan mengenai kriteria, bentuk insentif dan kemudahan investasi, serta pelaksanaan pemberian insentif dan kemudahan investasi.

Last modified: Agustus 13, 2019

Comments are closed.