DPMPPT KAB. SLEMAN

PEMANTAUAN PERUSAHAAN PMDN DAN PMA TAHUN 2019

Maret 8, 2019

Berdasarkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman bersama dengan Dinas Perizinan dan Penanaman Modal DIY melakukan pemantauan perusahaan PMDN dan PMA yang berada di wilayah Kabupaten Sleman.

Pemantuan perusahaan dilakukan dalam rangka mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyajikan data perkembangan realisasi investasi. Realisasi investasi dapat dilihat setelah pelaku usaha menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). LKPM merupakan laporan mengenai perkembangan realisasi investasi dan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala oleh pelaku usaha, untuk itu fokus pemantuan Tahun 2019 adalah agar pelaku usaha tertib dalam menyampaikan LKPM, selain hal tersebut pemantuan juga mensosialisasikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS) kepada perusahaan yang belum mendaftarkan kegiatan usaha melalui OSS atau yang sudah tetapi mengalami kendala sehingga belum mendapatkan Nomor Induk Berusaha atau Izin Usaha dan Izin Komersial/Operasional.

Ketentuan LKPM sesuai dengan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018, sebagai berikut :

  1. Setiap pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha untuk setiap bidang usaha dan/atau lokasi dengan nilai investasi lebih dari Rp500.000.00,00 (lima ratus juta rupiah) berkewajiban menyampaikan LKPM;
  2. Penyampaikan LKPM dilakukan secara daring (dalam jaringan) dan berkala melalui SPIPISE (lkpmonline.bkpm.go.id) untuk setiap kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha;
  3. Penyampaian LKPM mengacu pada data dan/atau perubahan data perizinan berusaha termasuk perubahan data yang tercantum dalam sistem OSS sesuai dengan periode berjalan;
  4. Penyampaian LKPM setiap 3 (tiga) bulan (triwulan), yaitu :
  5. Laporan triwulan I disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan April tahun yang bersangkutan;
  6. Laporan triwulan II disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Juli tahun yang bersangkutan;
  7. Laporan triwulan III disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Oktober tahun yang bersangkutan;
  8. Laporan triwulan IV disampaikan paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya;
  9. Kewajiban menyampaikan LKPM pertama kali atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal pada periode yang sesuai, setelah tanggal diterbitkannya perizinan berusaha.

Target pemantuan perusahaan Tahun 2019 adalah perusahaan PMDN dan PMA yang belum dipantau di Tahun 2018, yaitu sebanyak 80 perusahaan dan perusahaan baru yang mendaftarkan usahanya melaui OSS.

 

Last modified: Maret 11, 2019

Comments are closed.