Profil

BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN SLEMAN

Pemerintah Kabupaten Sleman dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, salah satu langkah strategis yang ditempuh agar selaras dengan visi misi RPJP dan RPJMD kabupaten Sleman adalah membentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPPT). DPMPPT dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman No. 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi,Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan secara terpadu.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

  1. Perumusan kebijakan teknis penanaman modal
  2. Perumusan kebijakan teknis pelayanan perizinan
  3. Pengoordinasian dan pembinaan penanaman modal
  4. Penyelenggaraan pendaftaran perizinan
  5. Penyelenggaraan pengelolaan dan pelayanan informasi perizinan
  6. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pemrosesan perizinan
  7. Penyelenggaraan penanganan pengaduan dan
  8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan organisasi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu terdiri dari:

  1. Kepala Dinas
  2. Sekretariat terdiri dari:
    • Subbagian Umum dan Kepegawaian
    • Subbagian Keuangan dan
    • Subbagian Perencanaan dan Evaluasi
  3. Bidang Pendaftaran, Informasi, dan Pengaduan terdiri dari :
    • Seksi Pendaftaran
    • Seksi Data dan Informasi
    • Seksi Pelayanan Pengaduan
  4. Bidang Penanaman Modal terdiri dari:
    • Seksi Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal
    • Seksi Pengendalian dan Evaluasi Penanaman Modal
    • Seksi Peninjauan dan Penelitian Lokasi
  5. Bidang Perizinan Pemanfaatan Ruang terdiri dari:
    • Seksi Izin Pemanfaatan Penggunaan Tanah Non Usaha
    • Seksi Izin Pemanfaatan Penggunaan Tanah Usaha
    • Seksi Izin Bangunan Gedung
  6. Bidang Perizinan Usaha terdiri dari :
    • Seksi Izin Prinsip dan Izin Lokasi
    • Seksi Izin Gangguan
    • Seksi Izin Usaha Perindustrian dan Perdagangan
  7. Kelompok Jabatan Fungsional

DPMPPT berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 25 Tahun 2017 tentang Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan mempunyai kewenangan menyelenggarakan 36 jenis perizinan.

Kewenangan Penyelenggaraan perizinan oleh DPMPPT sebagai berikut :

  1. Izin Prinsip (IP)
  2. Izin Lokasi (IL)
  3. Izin Pemanfaatan Penggunaan Tanah Non Usaha (IPPT Non Usaha)
  4. Izin Pemanfaatan Penggunaan Tanah Usaha (IPPT Usaha)
  5. Dokumen Keterangan Rencana Tata Letak Bangunan dan Lingkungan (RTB)
  6. Izin Mendirikan Bangunan selain yang dilimpahkan kepada Camat
  7. Izin Gangguan selain yang dilimpahkan kepada Camat
  8. Tanda Daftar Usaha Pariwisata
  9. Izin Usaha Industri
  10. Tanda Daftar Industri
  11. Izin Perluasan Industri
  12. Surat Izin Usaha Perdagangan
  13. Tanda Daftar Perusahaan
  14. Tanda Daftar Gudang
  15. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol
  16. Izin Usaha Toko Modern
  17. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan
  18. Izin Penyelenggaraan Pemondokan
  19. Izin Usaha Peternakan
  20. Izin Prinsip Penanaman Modal
  21. Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
  22. Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal
  23. Izin Usaha Penanaman Modal
  24. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal
  25. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (Merger)
  26. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal
  27. Izin Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Penanaman Modal
  28. Izin Apotek
  29. Izin Optik
  30. Izin Toko Obat
  31. Izin Toko Alat Kesehatan
  32. Izin Laboratorium Klinik
  33. Izin Klinik Pratama
  34. Izin Klinik Utama
  35. Izin Medirikan Rumah Sakit
  36. Izin Usaha Mikro Obat Tradisional

DPMPPT dalam menyelenggarakan 36 jenis perizinan dalam pelaksanaanya tidak seluruh izin dapat dilaksanakan, 4 (empat) jenis izin tidak dapat dilaksanakan dengan data sebagai berikut:

  1. Izin Usaha Penanaman Modal
  2. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal
  3. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal
  4. Izin Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Penanaman Modal

Izin Usaha Penanaman Modal, Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal, dan Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal tidak dilaksanakan karena secara teknis telah terakomodasi dalam jenis izin usaha yang sudah ada sebelumnya yaitu: Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Tanda Daftar Industri (TDI), Izin Usaha Industri (IUI). Apabila keempat jenis izin usaha penanaman modal dilaksanakan akan terjadi duplikasi izin yang diberikan.

Izin Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Penanaman Modal tidak dapat dilaksanakan karena berdasarkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.