DPMPPT KAB. SLEMAN

PROFIL

SEJARAH DPMPPT

Sebelum PTSP, pelayanan perizinan di Kabupaten Sleman ditangani oleh sebuah unit dengan nama Unit Pelayanan Terpadu Perizinan Satu Atap (UPT PSA).Perizinan yang dilayani oleh UPT PSA Kabupaten Sleman berjumlah 26 jenis perizinan (5 instansi teknis). Petugas yang ada di UPT PSA merupakan perwakilan dari SKPD teknis pengampu perizinan.

Kemudian melalui Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sleman, terbentuklah Kantor Pelayanan Perizinan dengan tugas dan fungsi sebagaimana di atur dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 44 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan. Kantor Pelayanan Perizinan merupakan unsur pendukung pemerintah daerah yang dipimpin oleh kepala kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Derah yang bertugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan perizinan dan berfungsi sebagai :

  • Perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan perizinan.
  • Pelaksanaan tugas bidang pelayanan perizinan.
  • Pengoordinasian pelaksanaan pelayanan perizinan.
  • Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dgn tugas dan fungsinya.
  • Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik perlu dilakukan penataan kelembagaan penyelenggara pelayanan terpadu satu pintu maka diterbitkan Perda Nomor 8 Tahun 2014 tentang perubahan ke 2 atas Perda Nomor 9 Tahun 2009 tentang OPD Kabupaten Sleman serta Perbup No. 24.7 Tahun 2014 tentang uraian tugas, fungsi dan tata kerja BPMP2T.

Kemudian menyusul terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tanggal 19 Juni 2016 tentang Perangkat Daerah maka Pemerintah Kabupaten Sleman menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tanggal 13 September 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah  Pemerintah Kabupaten Sleman dan sebagai petunjuk pelaksanaan pearturan daerah tersebut diterbitkan Paraturan Bupati Sleman Nomor 90 Tahun 2016 tanggal 2 Desember 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Sedangkan kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 25 Tahun 2017 tanggal    2 Juni 2017 tentang Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan.

PROFIL

Pemerintah Kabupaten Sleman dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, salah satu langkah strategis yang ditempuh agar selaras dengan visi misi RPJP dan RPJMD kabupaten Sleman adalah membentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPPT). DPMPPT dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 tentang Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sleman dan Peraturan Bupati Sleman No. 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi,Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan secara terpadu.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

  1. Perumusan kebijakan teknis penanaman modal
  2. Perumusan kebijakan teknis pelayanan perizinan
  3. Pengoordinasian dan pembinaan penanaman modal
  4. Penyelenggaraan pendaftaran perizinan
  5. Penyelenggaraan pengelolaan dan pelayanan informasi perizinan
  6. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pemrosesan perizinan
  7. Penyelenggaraan penanganan pengaduan dan
  8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dasar Hukum

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, DPMPPT Kabupaten Sleman berlandaskan pada beberapa aturan sebagai berikut :

  1. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No. 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sleman
  2. Peraturan Bupati Sleman No. 90 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu
  3. Peraturan Bupati Sleman Nomor 25 Tahun 2017 tentang Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan

Visi

Terwujudnya Pelayanan Perizinan Yang Sederhana, Terbuka Dan Lancar Kepada Masyarakat

Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu telah menetapkan misi sebagai berikut :

  1. Melaksanakan pelayanan perizinan, maksudnya memberikan pelayanan kepada masyarakat/pemohon dengan seoptimal mungkin sesuai kewenangan yang dimiliki yaitu sebagai front office dalam pelayanan perizinan.
  2. Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan perizinan. Mengkoordinasikan maksudnya adalah berupaya mengkoordinir proses pengolahan perizinan yang dilaksanakan pada instansi teknis /terkait agar pengelolaan perizinan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Pelaksanaan pelayanan perizinan artinya memberikan pelayanan secara terbuka tidak membedakan satu dengan yang lain, sederhana dan lancar.

Maklumat Layanan

Kami seluruh Pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sleman menyatakan sanggup:

  1. Menyelenggarakan pelayanan perizinan sesuai Standar Pelayanan Perizinan yang telah ditetapkan, dan apabila tidak menepati janji ini kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
  2. Bertekad melayani masyarakat dengan mudah, cepat, pasti, transparan, adil dan akuntabel.

Struktur Organisasi

Comments are closed.